Kebijakan Fiskal dan Moneter

PERANAN PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN

Tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak mengikutsertakan peranan pemerintah dalam sistem perekonomiannya. Tidak juga di negara yang menganut sistem kapitalis yang menghendaki lebih dominannya peran swasta dalam mengelola perekonomiannya. Karena tidak ada satupun negara kapitalis di dunia ini yang menganut sistem kapitalisme murni. Menurut Adam Smith, ahli ekonomi kapitalis, mengemukakan teorinya bahwa dalam perekonomian segala sesuatunya akan berjalan sendiri-sendiri menyesuaikan diri menuju ke keadaan keseimbangan menurut mekanisme pasar. Tarik-menarik kekuatan dalam sistem perekonomian itu seperti dikendalikan oleh "the invisible hand", sehingga dengan demikian tidak memerlukan begitu banyak campur tangan pemerintah. Maka menurut Adam Smith, peranan pemerintah hanya meliputi tiga fungsi saja, yaitu :

1. Memelihara pertahanan dan keamanan dalam negeri;
2. Menyelenggarakan peradilan;
3. Menyediakan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh swasta.

Dalam masa sekarang ini, banyaknya perkembangan dan kemajuan akibat semakin majunya teknologi dan banyaknya penemuan-penemuan baru serta semakin terbukanya perekonomian antar negara, menyebabkan begitu banyak kepentingan yang saling terkait dan berbenturan. Hal ini menyebabkan peran pemerintah semakin dibutuhkan dalam mengatur jalannya sistem perekonomian, karena tidak sepenuhnya semua bidang perekonomian itu dapat ditangani oleh swasta. Dengan demikian dalam sistem perekonomian modern, peranan pemerintah dapat dibagi dalam tiga bagian, yaitu :

1. Peranan Alokasi.
2. Peranan Distribusi.
3. Peranan Stabilisasi.

1. Peranan Alokasi

Peranan Alokasi oleh pemerintah ini sangat dibutuhkan terutama dalam hal penyediaan barang-barang yang tidak dapat disediakan oleh swasta yaitu barang-barang yang bersifat umum atau disebut juga barang publik. Karena dalam sistem perekonomian suatu negara, tidak semua barang dapat disediakan oleh swasta dan dapat diperoleh melalui sistem pasar. Dalam hal seperti ini maka pemerintah harus bisa menyediakan apa yang disebut dengan barang publik tadi. Sedangkan barang yang dapat diperoleh melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli disebut barang swasta. Tidak dapat tersedianya barang publik oleh sistem atau mekanisme pasar ini disebut dengan kegagalan pasar (market failure). Tidak dapat disediakannya barang-barang tersebut oleh sistem pasar dikarenakan manfaat dan barang tersebut tidak dapat dinikmati hanya oleh yang memiliki sendiri, tapi dapat juga dimiliki/dinikmati pula oleh yang lain, dengan kata lain, barang tersebut tidak mempunyai sifat pengecualian seperti halnya barang swasta. Contoh dari barang atau jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar tersebut misalnya: udara bersih, jalan umum, jembatan, dan lain sebagainya.

Barang-barang publik yang dibutuhkan oleh masyarakat terbagi lagi dalam beberapa jenis, yaitu : pertama, adalah barang yang secara ekonomis tidak dapat dikecualikan, contohnya: jalan. Kedua, barang yang secara teknis tidak dapat dikecualikan, sebagai contoh adalah udara bersih. Kategori perttama dan kedua disebut juga barang publik campuran (quasi publik). Yang dimaksud dengan barang campuran itu sendiri adalah barang yang tidak mempunyai pengecualian dan rival (saingan dalam penggunannya). ketiga, yaitu barang yang baik secara teknis maupun secara ekonomis tidak dapat diterapkan prinsip pengecualian atas barang tersebut, atau disebut juga barang publik murni. Contoh barang publik murni adalah pertahanan dan keadilan.

Di lain pihak barang swasta dapat disediakan melalui pasar karena mempunyai sifat pengecualian atas barang tersebut. Seseorang bisa memperolehbarang swasta yang diinginkan dengan mengemukakan kesukaannya atas barang tersebut (revealing preference) dan kemudian membayar sejumlah nilai (harga) yang diminta oleh produsen barang tersebut. Barang swasta menurut karakteristiknya terbagi menjadi dua jenis yaitu, pertama, barang swata murni seperti tas, sepatu, rumah, mobil, dan sebagainya. Kedua, barang swasta campuran (quasi private), misalnya rumah sakit, transportasi umum, dan sebagainya.

Jika terhadap barang swasta orang tidak mengalami kesulitan dalam mengemukakan kesukaannya, maka lain halnya dengan barang-barang publik. Untuk barang publik yang manfaatnya bisa dirasakan oleh semua orang, sekali barang ini tersedia maka tidak ada orang yang bersedia untuk membayar penyediaan barang tersebut, oleh karena setiap orang tahu bahwa yang mereka bayar hanyalah sebagian kecil Baja dari total biaya. Karena tidak ada orang yang mau mengemukakan nilai kesukaannya atas barang tersebut, maka tidak ada juga produsen yang mau memproduksi barang tersebut. Disinilah peran alokasi pemerintah dibutuhkan, karena hanya pemerintahlah yang bisa dan harus menyediakan barang publik tersebut.

Masalahnya sekarang adalah bagaimana cara pemerintah menentukan biaya untuk penyediaan barang barang publik, sebab ada kesulitan dengan pengutaraan nilai kesukaan?. Maka pembayaran penyediaan barang publik tidak bisa melalui sistem harga, melainkan dengan sistem pemungutan suara yang diharapkan bisa mendekati sistem yang efisien, meskipun jelas tidak bisa memuaskan setiap orang.

2. Peranan Distribusi

Peranan distribusi ini merupakan peranan pemerintah sebagai alat distribusi pendapatan dan kekayaan. Tidak mudah bagi pemerintah dalam menjalankan peranan ini, karena distribusi ini berkaitan erat dengan masalah keadilan. Sedangkan keadilan adalah masalah yang rumit, sebab keadilan ini merupakan satu masalah yang bisa ditinjau dan berbagai persepsi, bahkan masalah keadilan ini juga tergantung dari pandangan masyarakat terhadap keadilan itu sendiri, karena keadilan itu merupakan masalah yang relatif dan dinamis.

Dalam ilmu ekonomi, masalah keadilan dan distribusi pendapatan merupakan masalah yang rumit, karena seringkali berbenturan dengan masalah efisiensi. Sehingga ada ahli ekonomi yang berpendapat bahwa masalah keadilan ini harus dipisahkan dengan masalah efisiensi bahkan bisa jadi keduanya merupakan masalah yang berkebalikan. Hal ini bisa dipahami karena distribusi pendapatan dan kekayaan yang ditimbulkan oleh sistem pasar mungkin dianggap tidak adil oleh masyarakat. Perubahan ekonomi dapat dikatakan efisien apabila kebijaksanaan yang diterapkan untuk memperbaiki kondisi suatu golongan tidak memperburuk kondisi golongan yang lain. Dan hal inilah yang merupakan trade off bagi pemerintah karena sulit untuk membuat suatu kebijaksanaan yang tidak berdampak sama sekali, baik positif maupun negatif bagi berbagai pihak.

Dengan adanya berbagai kesulitan tersebut, maka akhirnya masalah keadilan ini diterapkan kepada masyarakat, yang kemudian menyalurkan aspirasinya melalui wakil¬wakil mereka di Dewan perwakilan Rakyat (DPR). Dan selanjutnya para wakil rakyat itulah yang akan merumuskan keadilan publik yang mereka inginkan, untuk selanjutnya pemerintah membuat berbagai kebijaksanaan seperti kebijaksanaan fiskal dan kebijaksanaan moneter untuk memperbaiki kondisi masyarakat sesuai dengan distribusi pendapatan yang diinginkan oleh masyarakat. Pemerintah dapat merubah distribusi pendapatan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung misalnya dengan pajak progresif, yaitu membebankan pajak yang relatif lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih kecil bagi orang miskin, disertai subsidi bagi golongan miskin. Secara tidak langsung, bisa melalui kebijaksanaan pengeluaran pemerintah, misalnya: pembangunan perumahan tipe sederhana (RS) dan tipe sangat sederhana (RSS) yang lebih banyak porsinya dibanding rumah mewah, untuk golongan pendapatan tertentu, subsidi pupuk untuk petani, dan lain sebagainya.

3. Peranan Stabilisasi

Peranan pemerintah yang lain adalah sebagai alat stabilisasi perekonomian. Peranan stabilisasi inipun tidak mudah, sebab menyangkut hal-hal yang saling berkaitan dan peristiwa¬peristiwa atau kondisi yang tidak terduga sebelumnya dan saling berkaitan satu sama lain. Sehingga kebijaksanaan yang diambil kadang-kadang bisa bertentangan satu sama lain.

Peranan stabilisasi pemerintah dibutuhkan jika terjadi gangguan dalam stabilitas perekonomian, seperti: terjadi deflasi, inflasi, penurunan permintaan/penawaran suatu barang, yang nantinya masalah-masalah tersebut akan mengakibatkan timbulnnya masalah yang lain secara berturut-turut, seperti pengangguran, stagflasi, dan lain-lain.

Permasalahannya sekarang adalah bagaimana menyelaraskan seluruh kebijaksanaan yang akan diterapkan jika terjadi suatu masalah, tanpa bertentangan dengan kebijaksanaan yang lain dan tanpa menimbulkan masalah baru. Baik itu kebijaksanaan dalam rangka peranan pemerintah sebagai alat untuk mengalokasikan sumber-sumber ekonomi agar efisien, distribusi pendapatan agar merata dan adil dan stabilitas ekonomi. Misalnya jika suatu saat terjadi inflasi yang disebabkan karena dorongan permintaan yang tinggi (Demand pull inflation), maka karena golongan miskin cenderung mempunyai keinginan berkonsumsi lebih tinggi dibanding golongan kaya, maka pemerintah harus menerapkan pajak yang lebih besar terhadap golongan miskin tersebut. Dengan demikian diharapkan akan mengurangi konsumsi dan selanjutnya akan menurunkan tingkat inflasi. Akan tetapi kemudian jika dilihat dari sudut distribusi pendapatan dan keadilan dalam masyarakat, maka akan semakin pincang. Demikian juga halnya dengan kebijaksanaan di bidang¬bidang lain, oleh karenanya dituntut kebijaksanaan yang betul-betul seimbang dari pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.

KEBIJAKSANAAN EKONOMI MAKRO PEMERINTAH

Dalam menjalankan peranan-peranan diatas, pemerintah mempunyai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dan alat-alat untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut demi tercapainya kesejahteraan ekonomi masyarakat. Ada empat tujuan ekonomi makro yang ingin dicapai yaitu : Tingkat output total dan pertumbuhannya, kesempatan kerja, tingkat harga-harga dan kinerja di sektor internasional. Adapun instrumen kebijaksanaan yang dipakai adalah berupa : kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan penetapan harga langsung serta kebijaksanaan ekonomi internasional.

Tujuan Kebijaksanaan Ekonomi Makro

1. Tingkat Output Total Atau Pertumbuhan Ekonomi Yang Tinggi. Salah satu indikator yang dipakai untuk mengukur keberhasilan suatu negara dalam meningkatkan kemakmuran ekonomi masyarakatnya adalah tingginya angka Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross Domestik Product (GDP) yang dicapai oleh negara tersebut tiap tahunnya. PDB ini merupakan jumlah keseluruhan dan nilai pasar barang¬barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh masyarakat suatu negara tertentu dalamjangka waktu tertentu, biasanya satu tahun. Suatu negara dengan PDB yang tinggi dikatakan sebagai negara yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi inilah yang diharapkan dapat mensejahterakan masyarakat. Dengan demikian salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh pemerintah dengan kebijakan ekonomi makronya adalah menaikkan PDB sebesar-besarnya guna mencapai laju pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya.

PDB dapat dinyatakan dalam dua nilai. PDB yang dinyatakan dalam nilai nominal dinamakan PDB Nominal. PDB Nominal yang sudah disesuaikan dengan tingkat harga yang berlaku atau angka laju inflasi disebut dengan PDB Riel. Besarnya PDB nominal selalu naik dari tahun ke tahun, sedangkan PDB riel berfluktuasi naik-turun Mari tahun ke tahun yang disebut dengan PDB Aktual.

Ada juga yang disebut dengan PDB Potensial, yaitu berupa kemampuan suatu negara untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Sepanjang waktu PDB potensial menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang terus bertambah dengan semakin bertambahnya kuantitas serta kualitas sumber daya yang kita miliki.

2. Mencapai Tingkat Kesempatan Kerja Penuh atau Menghilangkan Pengangguran Tujuan ekonomi makro yang kedua adalah mencapai kesempatan kerja penuh atau full employment yang diharapkan akhirnya dapat mengurangi pengangguran. Tujuan ini berkaitan erat dengan hasil-hasil / kegiatan-kegiatan perekonomian yang dilakukan di suatu negara, apakah semakin meningkat/maju ataukah menurun, dan jenis teknologi apa yang digunakan dalam setiap proses produksi di negara tersebut. Hasil yang dicapai yang dinyatakan dalam PDB tadi jika semakin meningkat, terutama PDB Riel, maka hal ini nantinya akan semakin banyak menyerap tenaga kerja dan akhirnya mengurangi pengangguran yang ada. Selain itu harus dilihat pula teknologi apa yang digunakan, apakah padat modal ataukah padat karya. Jika teknologi padat karya yang dipakai, jelas akan membutuhkan banyak tenaga kerja sehingga pengangguran dapat ditanggulangi. Akan tetapi jika yang dipakai adalah teknologi adat modal, maka mau tidak mau industri tersebut akan membutuhkan sedikit tenaga kerja dan lebih banyak suntikan modal, sehingga dengan demikian maka, meskipun PDB Riel tetap, tidak akan menurunkan angka pengangguran, karena tidak membutuhkan banyak tenaga kerja akan tetapi lebih banyak menggunakan mesin-mesin.

3. Stabilitas Harga-harga, Stabilitas perekonomian suatu negara antara lain dapat dilihat dari kestabilan harga¬harga barang-barang dan jasa-jasa secara umum, terutama harga barang-barang kebutuhan pokok. Salah satu indikator yang dipakai untuk melihat stabilitas harga-harga yang terjadi biasanya dilihat dari Indeks Biaya Hidup (IBH) atau Consumers Price Index (CPI) atau indeks harga perdagangan besar (wholesale price index) dan GNP Deflator yang bisa kita peroleh datanya di Biro Pusat Statistik (BPS) atau jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga ekonomi, seperti International Financial Sta¬tistics (IFS) yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF) dan lain sebagainya. IBH mengukur biaya untuk membeli barang-barang dan jasa-jasa untuk keperluan rumah tangga. Untuk Indonesia banyaknya barang dan jasa yang termasuk didalamnya meliputi harga-harga dari 9 (sembilan) bahan pokok seperti beras, minyak, gula, dan sebagainya; 62 macam barang serta 162 macam barang. Jika terjadi kenaikan harga pada bahan pokok tersebut atau harga barang-barang dan jasa-jasa strategis lainnya, maka pemerintah hams turun tangan dengan kebijaksanaan penetapan harga. Jika tidak, maka akan terjadi kenaikan harga barang tertentu yang kemungkinan juga akan diikuti kenaikan harga barang-barang atau jasa-jasa lainnya sehingga terjadilah inflasi yaitu proses kenaikan harga-harga barang secara umum secara terus-menerus. Jika terjadi inflasi yang akan mengganggu stabilitas kehidupan perekonomian suatu negara. Inflasi yang terjadi bisa diukur dengan cara menghitung prosentase kenaikan/penurunan indeks biaya hidup dari tahun ke tahun dengan suatu formulasi sebagai berikut :



4. Keseimbangan Hubungan Ekonomi Luar Negeri. Dalam suatu negara yang menganut perekonomian terbuka, maka is akan mengadakan hubungan ekonomi dengan luar negeri. Baik itu berupa hubungan perdagangan yaitu ekspor dan impor barang-barang komoditi atau kerjasama ekonomi lainnya, seperti penanaman modal, pinja n-meminjamdan lain-lain. Dalam hal terjadi hubungan kerjasama ekonomi dengan negai lain, maka segala transaksi kegiatan- kegiatan tersebut akan tercatat dalam neraca perdagangan internasional. Jika kondisi neraca perdagangan internasional dalam keadaan seimbang, maka tidak akan menjadikan masalah terhadap perekonomian negara tersebut, sebaliknya jika terjadi ketidakseimbangan, maka akan mengganggu keseimbangan perekonomian negara itu.

PIRANTI KEIRIAKSANAAN EKONOMI MAKRO

Dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ekonomi makro diatas, pemerintah telah menyiapkan beberapa piranti kebijaksanaan yang akan dilaksanakan. Tidak mudah untuk merealisasikan seluruh piranti yang telah disiapkan oleh karena adanya berbagai masalah yang sering bertentangan satu sama lain, sehingga dalam penyelesaiannyapun harus diselaraskan agar tidak terjadi perbenturan kepentingan dan kebijakan. Piranti-piranti kebijaksanaan ekonomi makro itu adalah sebagai berikut:

1. Kebijaksanaan Fiskal

Kebijaksanaan fiskal ini merupakan kebijaksanaan yang banyak berhubungan dengan APBN. Dua elemen yang dipakai dalam kebijaksanaan fiskal adalah pengeluaran pemerintah dan perpajakan.

Pengeluaran pemerintah meliputi 3 (tiga) pos utama yaitu pengeluaran untuk membeli barang/jasa, gaji pegawai, dan untuk transfer payments yang meliputi subsidi kepada golongan masyarakat, pembayaran pensiun, pembayaran bunga, dll.
Pengeluaran pemerintah inilah yang nantinya akan mempengaruhi pengeluaran agregatif yang selanjutnya akan ikut pula menentukan besarnya PDB aktual riel.

Elemen kedua dari kebijakan fiskal ini adalah perpajakan. Pemerintah dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat seperti pendapatan, tingkat konsumsi, tingkat saving dan investasi masyarakat melalui pajak yang ditetapkan oleh pemerintah, yang selanjutnya bisa juga mempengaruhi kegiatan perekonomian secara makro. Pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah akan menurunkan pendapatan masyarakat, yang selanjutnya akan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat. Di lain pihak bisa jadi pengurangan atau pembebasan pajak akan menyebabkan masyarakat menanamkan investasinya sehingga akan menaikkan produktivitas masyarakat dan menaikkan output.

2. Kebijaksanaan Moneter

Kebijaksanaan moneter ini adalah kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat (JUB). Tindakan pemerintah untuk mempengaruhi JUB ini dilaksanakan oleh Bank Sentral melalui mekanisme sistem tertentu. Selanjutnya dengan berubahnya JUB maka akan dapat mempengaruhi pula tingkat bunga di pasar uang. Melalui tingkat bunga pemerintah bisa mempengaruhi tingkat Investasi (I), yang selanjutnya akan mempengaruhi permintaan agregat (Z), kemudian tingkat harga (P) dan akhirnya menaikkan PDB Riil (Q). Menurut Keynes mata rantai kebijaksanaan moneter yang terjadi sebagai berikut:

Kebijaksanaan Moneter ->Ms ->I ->Z ->P,Q

Selain itu masih banyak lagi mekanisme lain dalam kebijvksaliaan moneter yang bisa ditempuh pemerintah untuk mempengaruhi penawaran uang di masyarakat, misalnya : kebijaksanaan uang ketat, kebijaksanaan uang longgar, dan sebagainya.

3. Kebijaksanaan Penetapan Harga

Tujuan stabilitas harga dan pengendalian inflasi serta pemerataan pendapatan dapat dicapai melalui kebijaksanaan harga oleh pemerintah. Seperti telah disinggung dimuka bahwa jika tidak ada campur tangan pemerintah dalam hal penentuan harga maka dapat terjadi goncangan dalam perekonomian dengan naiknya harga barang/jasa terutama jika itu adalah harga barang kebutuhan pokok.

4. Kebijaksanaan Hubungan Ekonomi Internasional

Kebijaksanaan hubungan ekonomi internasional ini meliputi kebijaksanaan pengendalian kurs valuta asing (devisa), pembatasan (pengawasan) perdagangan, penentuan tarif bea masuk dan subsidi ekspor. Dengan semakin terbukanya sistem perekonomian yang dianut oleh suatu negara, maka akan semakin kompleks dan semakin pentinglah arti kebijakan hubungan ekonomi internasional.

Untuk mendapatkan isi dari buku ini secara lengkap berikut Download Links :

BAB 1 PENDAHULUAN
BAB 2 KEBIJAKAN FISKAL
BAB 3 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
BAB 4 BANTUAN LUAR NEGERI PEMERINTAH DALAM PEREKONOMIAN INDONESIA
BAB 5 KEBIJAKAN MONETER
BAB 6 BANK SENTRAL
BAB 7 KEBIJAKAN MONETER INDONESIA
BAB 8 PENGARUH KEBIJAKAN MONETER DAN FISKAL
BAB 9 PASAR UANG DAN PASAR MODAL

Anda Akan Menyukai ini :

Literatur Ekonomi | Ekonomi Mikro | Buku Komputer | Buku Gratis | Kumpulan Buku | Contoh Makalah | Makalah Management | Makalah Manajemen | Ekonomi Islam | Ilmu Ekonomi | Sistem Ekonomi Indonesia | Free Novels | Novel Melayu | Sistem Informasi Akuntansi | Ilmu Akuntansi | Buku Akuntansi | Dasar Akuntansi | Jurnal Akuntansi | Artikel Akuntansi | Laporan Keuangan Perusahaan Jasa | Skripsi Akuntansi | Sistem Informasi Manajemen | Artikel Manajemen | Manajemen Sumber Daya Manusia | Manajemen Pemasaran | Konsep Dasar Manajemen | Cerpen Indonesia | Cerpen Remaja | Cerpen Cinta | Novel Cerpen | Motivasi Diri | Politik Amerika | Psikologi Anak | Psikologi Sosial | Psikologi Pendidikan | Psikologi Remaja | Pengertian Psikologi | Artikel Ekonomi