EQUAL EMPLOYMENT OPPORTUNITY
(PELUANG KERJA YANG SAMA)
A. The Civil Rights Act Of 1991
Perundang-undangan menghindari diskriminasi terhadap anggota-anggota kelompok minoritas di amerika serikat bukan merupakan hal baru. Sebagai contoh amandemen kelima dalam konstitusi AS menetapkan bahwa tidak ada orang yang akan kehilangan hidup, kemerdekaan, atau hak milik tanpa proses hukum. Amandemen ketigabelas menyatakan perbudakan tidak sah dan telah digunakan oleh pengadilan untuk menghambat diskriminasi rasial. Amandemen keempatbelas mengilegalkan negara bagianmanapun untuk membuat atau menjalankan undang-undangapapun yang mempersingkat hak istimewa dan kekebalan warga negara amerika serikat. Dan engadilan pada umumnya sudah memandang undang-undang ini sebagai penghambatan diskriminasi berdasarkan jenis kelamin atau negar aasal juga ras. Undang-undang lain seperti juga keputusan-keputusan pengadilan membuat diskriminasi terhadap minoritas menjadi ilegal sejak awal sekali peralihan abad Tetapi sebagai satu hal praktis congress dan banyak presiden merasa enggan untuk mengambil tindakan dramatik terhadap masalah kesamaan peluang kerja sampai awal 1960 an. Dalam hal ini mereka akhirnya didorong untuk bertindak pertama-tama sebagai akibat dari kegelisahan sipil dikalangan minoritas dan wanit ayang akhirnya menjadi terlindungi oleh perundang-undangan kesamaan hak yang baru dan perwakilanpewakilan diciptakan untuk mengimplementasikan dan menjalankannya.
B. Civil Right Act 1964
Apa yang dikatakan oleh undang-undang pasal VII dari undang-undang hak sipil 1964 adalah salah satu yang pertama dari undang-undang baru ini. Pasal VII menetapkan bahwa seorang majikan tidak dapat melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau negeri asal individu tersebut. Membatasi, memisahkan atau mengklasifikasikan karyawannya atau pelamar-pelamar untuk pekerjaan sedemikian sehingga akan memperkecil peluang individu mana saja dari peluang-peluang kerja atau sebaliknya mempengaruhi secara merugikan statusnya sebagai karyawan, karena ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau negara asal.
C. Equal Pay Act 1963
Undang-undang pembayaran yang sama tahun 1963 membuat tidak sahnya diskriminasi dalam pembayaran berdasarkan pada jenis kelamin bila jabatan-jabatan itu menuntut pekerjaan yang sama, keterampilan, usaha, dan tanggung jawab yang sama dan dijalankan dalam kondisi kerja yang sama. Akan tetapi perbedaan-perbedaan dalam pembayaran itu tidak melanggar undang-undang jika perbedaan itu didasarkan pada sebuah sistem senioritas, jasa, sebuah sistem yang mengukur perolehan berdasarkan kuantitas atau kualitas produksi atau suatu pembedaan yang didasarkan pada faktor apasaja selain jenis kelamin.
D. Age Discrimination In Employment Act 1967
Diskriminasi usia dalam undang-undang kerja tahun 1967 membuat tidak sah pendiskriminasian terhadap karyawan atau pelamar pekerjaan yang berusia antara 40 dan65 tahun. Ketika diamandemenkan oleh congress pada tahun 1978 undang-undang memperluas proteksi sampai ke usia 70 tahun untuk kebanyakan pekerja dan tanpa batas paling tinggi untuk karyawan pemerintah federal.
Sebuah pengaturan pengadilan tinggi tahun 1973 menegaskan bahwa kebanyakan perwakilan negara bagian dan lokal ketika bertindak dalamperan sebagai majikan harus juga taat pada provisi dari undang-undang yang melindungi karyawan dari iskriminasi usia.Tindakan-tindakan berikutnya oleh congress telah menghapuskan 70 tahun sebagai batas usia tertinggi secara efektif mengakhiri kebanyakan kewajiban pengunduran diri. Seperlima dari tindakan-tindakan pengadilan yang disimpan oleh EEOC adalah kasus
ADEA. Undang-undang ini adalah undang-undang kesayangan di kalangan karyawan dan ahli hukum karena memungkinkan pemeriksaan hakim dan menggandakan kerugian bagi mereka yang menunjukkan diskriminasi yang disengaja.
E. Vocational Rehabilitation Act 1973
Undang-undang rehabilitasi kejuruan 1973 meuntut karyawan dengan kontrakkontrak federal untuk mendapatkan tindakan afirmatif untuk pekerjaan dari orang-orang yang cacat. Undang-undang ituntidak menuntut bahwa seorang pribadi yang memenuhi persyaratan dipekerjakan. Ynag dituntut adalah bahwa seorang majikan mengambil langkah untuk menampungseorang pekerja cacat kecuali jika dengan melakukan itu dia membawa suatu kesukaran yang tidak semestinya pada majikan. Sebuah pengadilan distrik federal baru-baru ini menegaskan bahwa kerusakan sebagai imbalan untuk kerugian keuangan masa depan, kesulitan emosional, penderitaan, ketidaknyamanan, tekanan mental, kehilangan kegembiraan hiduop dan kehilangan non keuangan lain tersedia di bawah undang-undang rehabilitasi tahun 1973.
F. Vietnam Era Veterans’ Readjustment Assistance Act 1974.
Ketentuan dari undang-undang penyesuaian diri kaum veteran era vietnam 1974 menuntut bahwa para majikan dengan kontrak pemerintah atau lebih mengambil tindakan afirmatif untuk mempekerjakan dan memajukan veteran penyandang cacat dan veteranveteran yang memenuhi sarat dari era perang vietnam. Undang-undang itu diatur oleh OFCCP.
G. Pregnancy Discrimination Act 1978
Congress mengesahkan undang-undang diskriminasi kehamilan tahun 1978 sebagai suatu amandemen terhadap undang-undang hak sipil 1964 Undang-undang itu memperluas definisi tentang diskriminasi jenis kelamin yang mencakup kehamilan, kelahiran bayi atau kondisi medis terkait. Undanundang tersebut juga menghambat penggunaan semua ini untuk diskriminasi dalam mempekerjakan karyawan, promosi, penskorsan atau pemutusan hubungan pekerjaan. Pada dasarnya undang-undang mengatakan bahwa jika seorang majikan menawarkan jaminan kepada karyawannya yang tak mampu, kehamilan atau kelahiran bayi harus diperlakukan seperti ketidakmampuan lainnya dan harus termasuk dalam rencana sebagai suatu kondisi yang dijamin.
Pengadilan tinggi AS mengatur dalam california federal savings and loan association. Bahwa seorang majikan tidak menawarkan cuti ketidakmampuan kepada siapapun karyawannya dia dapat memberikan cuti hamil keopada seorang wanita yang memintanya bila dia tidak mampu karena kehamilan, kelahiran bayi, atau kondisi medis terkait walaupun pria tidak mendapatkan kesejahtraan sebanding Keputusan pengadilan Tinggi seperti Wards Cove dan Patterson memiliki efek yang membatasi perlindungan terhadap wanita dan kelompok minoritas dibawah undangundang employment yang sama, ini mendorong Congress untuk mengajukan Undangundang hak sipil yang baru pada tahun 1991. Undang-undang Hak sipil 1991 (CRA 1991) kemudian disahkan menjadi undang-undang oleh Presiden bush pada bulan november 1991. Efek dasar CRA 1991 adalah untuk membalikkan beberapa keputusan pengadilan tinggi AS. Selanjutnya efeknya tidak hanya sekadar memutar kembali jarum jam kesaat keputusan-keputusan pengadilan tinggi ini terjadi. Efeknya adalah menambah perundangundangan tambahan yang membuatnya bahkan lebih penting sehingga karyawan dan manajer serta penyelia mereka taat baik kepada semangat maupun huruf dari undangundang EEO.
Provisi utama undang-undang tersebut :
1. Tanggung Jawab Pengajuan Bukti-Burden Of Proof (Wards Cove).
Sebelum wards cove proses jalannya perkara employment yang sama pada dasarnya berjalan : Penggugat harus menunjukkan bahwa praktik employment memiliki dampak yang berbeda pada kelompok tertentu. Sebagai contoh suatu persyaratan bahwa karyawan harus mampu mengangkat barang-barang berat mungkin secara tak sengaja melakukan diskriminasi terhadap kaum wanita. Selanjutnya begitu penggugat memperlihatkan dampak berbeda tersebut, majikan harus menunjukkan bahwa praktik yang ditantang adalah berkaitan dengan jabatan untuk posisi yang dipersoalkan. Sebagai contoh majikan harus memperlihatkan bahwa persyaratan mampu mengangkat berat sesungguhnya dituntut untuk posisi yang diminta dan bahwa bisnis tidak dapat berjalan secara efisien tanpa persyaratan itu. Dalam wards cove, Pengadilan Tinggi mengatakan bahwa pengajuan bukti tidak lagi pada majikan untuk membuktikan bahwa persyaratan (mampu mengangkat berat) adalah suatu keperluan bisnis. Majikan hanya harus memperlihatkan suatu pembenaran bisnis dan selanjutnya pengajuan bukti beralih ke penggugat. Penggugat selanjutnya harus membuktikan bahwa persyaratan itu dikemukakan untuk secara sengaja melakukan diskriminasi terhadap anggota kelompok minoritasnya. Ini sulit bagi penggugat untuk melakukannya. Undang-undang hak sipil tahun 1991 menolak posisi pengadilan dan pada dasarnya memutar kembali jarum EEO kesaat sebelum words cove berkenaan dengan masalah ini. Dengan penerimaan CRA 1991 tanggung jawab ini sekali lagi ada pada pihak majikan untuk menunjukkan keperluan bisnis bukan hanya pembenaran bisnis.
2. Kerugian Uang-Money Damages.
Bagian undang-undang hak sipil yang baru mengemukakan bahwa seorang karyawan yang menuntut diskriminasi yang disengaja dapat menuntut kerugian kompensatori dan kerugian punitif jika dapat diperlihatkan majikan terlibat dalam diskriminasi karena pengabaian yang sembrono terhadap hak-hak yang dilindungi secara federal dari individu yang dirugikan. Ini adalah perubahan yang diputuskan dari kondisi yang berlaku sampai tahun 1991. Korban dari diskriminasi sengaja, yang tidak menderita kerugian keuangan dan yang menggugat berdasarkan pasal VII tidak lagi dapat menuntut kerugian kompensatori atau punitif. Yang dapat mereka harapkan adalah mendapatkan kembali pekerjaan mereka. Mereka juga memenuhi sarat untuk mendapat pembayaran kembali, biaya pengacara, dan biaya pengadilan. Korbankorban dari diskriminasi ilegal sekarang termasuk pelecehan seksual dapat juga
menuntut kerugian kompensatori dan punitif. Ini tentu saja menaikkan taruhan bagi para majikan. Itu membuat lebih mungkin bahwa banyak majikan akan menjadi lebih cenderung menyelesaikan tuntutan diskriminasi diluar pengadilan. Dan itu tentu saja
lebih memungkinkan para majikan untuk menjadi lebih sadar tentang menghindasri kondisi yang menyebabkan tunutan tersebut.
3. Mempekerjakan dan promosi berdasarkan undang-undang hak sipil tahun 1866 (Patterson)
Ada beberapa keuntungan untuk menggugat berdasarkan undang-undang hak sipil tahun 1866 seksi 1981. Dalam kasus patterson pengadilan tinggi AS menegaskan bahwa undang-undang itu tidak melindungi karyawan yang begitu diangkat langsung didiskriminasi misalnya dalam promosi atau pemberhentian. Undang-undang hak sipil tahun1991 menolak keputusan patterson dan secara eksplisit menetapkan bahwa seksi 1981 berlaku untuk semua contoh dari diskriminasi rasial dan etnik di tempat kerja bahkan jika terjadi sesudah dipekerjakan.
4. Motif-motif yang tercampur –Mixed Motives (Price Waterhoue)
Pengadilan tinggi memutuskan bahwa jika sebuah keputusan personal diambil berdasarkan alasan-alasan non diskriminasi kenyataan bahwa ada juga alasan diskriminasi untuk keputusan itu tidak cukup untuk membuktikan adanya
diskriminasi undang-undang hak sipil tahun 1991 dipihak lain menetapkan bahwa suatu praktik employment yang tidak sah terjadi bila pihak yang mengajukan keluhan menunjukkan bahwa ras, warnakulit, agama, jenis kelamin, atau negeri asal merupakan faktor motivasi baik praktik employment mana saja, walaupun faktorgaktor lain juga memotivasi praktik itu. Dengan kata lain berdasarkan undang-undang hak sipil seorang majikan tidak dapat lagi menghindari pertanggungjawaban dengan membuktikan bahwa tindakan yang sama akan diambil bahkan tanpa motif diskriminasi
5. Dekrit persetujuan –Consent Decrees ( Martin wilke)
Efek dari martin adalah mengizinkan individu-individu yang terlibat dalam dekrit persetujuan tindakan afirmatif untuk selanjutnya menggugat majikan atas diskriminasi yang sebaliknya. CRA 1991 membalikan keputusan itu. Khususnya individu-individu yang mempunyai perhatian aktual atas dekrit persetujuan pada waktu itu untuk membeberkan keberatan atau diwakili oleh seseorang yang kepentingannya sama dengan kepentingan mereka pada waktu itu tidak dapat kembali bertahun-tahun kemudian untuk menyerang dekrit persetujuan. Dekrit itu sering digunakan untuk melembagakan program tindakan alternatif akan sulit untuk diajukan lagi.
6 Karyawan diluar Negeri-Overseas Employment (Arabian American Oil Company)
Mengingat bahwa dalam kasus ini pengadilan tinggi menetapkan bahwa undangundang hak sipil 1964 tidak berlaku di luar ameriak serikat. CRA 1991 mengatakan bahwa memang demikian. Khususnya itu sekarang berlaku untuk karyawan perusahaan AS di negara asing bila individu itu adalah warga negara AS.
7. Seksi lain dari CRA 1991
Undang-undang hak sipil ini mengandung dua seksi lagi yang mempengaruhi undangundang employment. Pertama seksi 107 dari undang-undang ini dapat sesunguhnya lebih mempersulit kelompok minoritas untuk membuktikan adanya diskriminasi. Seksi ini mengatakan bahwa skor tes tidak dapat disesuaikan dengan menganti hasil dari tes-tes yang berkaitan dengan employment berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin atau negara asal. Sampai sekarang beberapa majikan mungkin telah membiarkan pelamar minoritas yang mendapat penilaian. Penilaian seperti itu tidak lagi diizinkan berdasarkan CRA 1991. Akhirnya, CRA 1991 bisa berubah menjadi tembakau besar pertama dalam perang untuk menerobos langit-langit kaca kumpulan dari hambatan-hambatan yang sulit dan barangkali tidak sengaja dan tidak mencolok sehingga sering menghambat wanita dan minoritas dari kemajuan dalam kerja. Hambatan dalam langit-langit kaca mungkin termasuk misalnya keanggotaan klub golf dan berjalanan-perjalanan untuk permainan sepakbola bagi para manajer pria terhadap kegiatan-kegiatan ini wanita dan minoritas sering dilarang secara tidak resmi. Undang-undang hak sipil tahun 1991 tidak mencabut perlindungan hukum atas langit-langit kaca tersebut. Akan tetapi, dia menetapkan satu komisi untuk mengkaji persoalan ini.
0 komentar:
Post a Comment